JAKARTA – Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional saat berpidato di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta. Presiden menilai Indonesia memiliki kekayaan alam dan posisi strategis yang luar biasa, namun hasilnya belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi rakyat.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI pada Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menyebut Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju dan makmur. Letak geografis yang strategis, bonus demografi, hingga melimpahnya sumber daya alam dinilai menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Presiden menekankan bahwa jalur perdagangan internasional yang melintasi wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu aset geopolitik penting yang harus dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan nasional.
Soroti Pencurian Sumber Daya Laut
Selain membahas ekonomi, Kepala Negara juga memberi perhatian serius terhadap isu kedaulatan maritim. Presiden menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia.
Menurutnya, pengawasan dan penegakan hukum di laut harus diperkuat agar kekayaan nasional tidak terus mengalir keluar secara ilegal. Prabowo menilai kedaulatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan negara menjaga wilayah dan sumber dayanya sendiri.
“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.
Kekayaan Alam Besar, Kapasitas Fiskal Dinilai Belum Optimal
Dalam paparannya, Presiden juga menyinggung besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Indonesia disebut menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara dunia, sekaligus eksportir terbesar ferro alloy atau paduan besi.
Nilai ekspor minyak kelapa sawit pada 2025 disebut mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun. Sementara devisa ekspor batu bara tercatat sekitar 30 miliar dolar AS atau setara Rp510 triliun.
Namun di balik capaian tersebut, Presiden mempertanyakan mengapa kapasitas fiskal Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara lain, termasuk sesama anggota G20 maupun negara berkembang di kawasan Asia.
Prabowo menilai kondisi itu menunjukkan perlunya introspeksi besar dalam tata kelola ekonomi nasional, terutama terkait optimalisasi penerimaan negara.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Berkualitas
Presiden juga menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir belum sepenuhnya berdampak pada penguatan kelas menengah maupun penurunan angka kemiskinan.
Ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi justru diikuti melemahnya daya beli sebagian masyarakat dan meningkatnya tekanan sosial ekonomi.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat,” kata Presiden di hadapan sidang paripurna.
Dalam pandangannya, persoalan tersebut mengindikasikan adanya masalah sistemik yang telah berlangsung selama puluhan tahun, mulai dari praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan yang menyebabkan aliran kekayaan nasional keluar dari Indonesia.
Indonesia Harus Berdaulat Menentukan Harga Komoditas
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kedaulatan dalam menentukan harga komoditas strategis nasional. Ia menilai Indonesia tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga yang ditentukan pihak luar untuk komoditas seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.
Menurut Presiden, negara yang memiliki sumber daya besar harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai ekonomi global.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita,” tegasnya.
Pidato tersebut menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan kedaulatan ekonomi, reformasi tata kelola, serta pemanfaatan kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. (*)
