Pemerintah Jepang menyiapkan langkah baru untuk menekan maraknya pembajakan konten digital dengan menggandeng 10 negara berkembang, termasuk Indonesia dan Vietnam. Program ini difokuskan pada penguatan perlindungan hak cipta terhadap manga, anime, dan gim yang selama ini menjadi bagian penting dari industri kreatif Jepang.
Inisiatif tersebut muncul setelah pemerintah Jepang memperkirakan kerugian akibat distribusi ilegal manga, anime, serta penjualan produk karakter palsu secara daring mencapai sekitar 10,4 triliun yen atau setara lebih dari Rp1.159 triliun sepanjang tahun lalu. Nilai tersebut menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak kekayaan intelektual di pasar global.
Jepang Siapkan Dukungan Regulasi dan Pelatihan
Melalui Kementerian Luar Negeri, Jepang akan membantu negara mitra memperkuat regulasi hak cipta sekaligus meningkatkan kapasitas aparat dan pelaku industri dalam menangani pelanggaran kekayaan intelektual. Program tersebut mencakup pengiriman pakar hukum, kampanye edukasi kepada masyarakat, hingga pelatihan khusus bagi pegawai perusahaan lokal di Jepang.
Selain Indonesia dan Vietnam, pemerintah Jepang juga akan memilih negara sasaran lain secara bertahap dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan hak cipta di berbagai negara yang menjadi pasar penting bagi industri konten Jepang.
Pelaksanaan awal program akan dimulai melalui proses identifikasi kebutuhan di masing masing negara. Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau JICA dijadwalkan memulai penilaian lapangan pada Agustus, sementara implementasi bantuan secara penuh ditargetkan berlangsung mulai April 2027.
Lindungi Industri Kreatif Lokal
Pemerintah Jepang menilai kerja sama ini tidak hanya menguntungkan industri kreatif Jepang, tetapi juga membantu negara mitra membangun sistem perlindungan yang lebih baik bagi karya kreator lokal. Dengan perlindungan hak cipta yang lebih kuat, negara berkembang diharapkan mampu menjaga nilai ekonomi dari konten digital yang mereka hasilkan di masa mendatang.
Langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah Jepang untuk meningkatkan nilai ekspor industri konten hingga mencapai 20 triliun yen pada 2033. Untuk mendukung ambisi tersebut, pemerintah juga sedang mempertimbangkan peningkatan anggaran tahunan bagi sektor industri konten menjadi sekitar 100 miliar yen, hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi saat ini yang mencapai sekitar 55 miliar yen.
Vietnam Jadi Sorotan
Dalam evaluasi awal, pemerintah Jepang menemukan sejumlah situs manga bajakan beroperasi di Vietnam. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan penguatan kerja sama dengan negara negara di kawasan Asia Tenggara.
Isu perlindungan hak cipta juga telah menjadi bagian dari pembahasan tingkat tinggi antara Jepang dan Vietnam. Saat bertemu Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada Mei lalu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mendorong langkah yang lebih efektif untuk menindak pengelola situs ilegal yang mendistribusikan konten tanpa izin.
Melalui kolaborasi lintas negara ini, Jepang berharap pembajakan digital dapat ditekan sekaligus menciptakan ekosistem industri kreatif yang lebih sehat, baik bagi pemilik hak cipta maupun para kreator di berbagai negara. (*)
