Indonesia mulai memperkuat posisinya dalam peta transisi energi global. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan kesiapan Indonesia menjadi pusat pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di kawasan Asia-Pasifik dalam forum Asia Carbon Capture 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dalam forum internasional yang digelar di Crowne Plaza Kuala Lumpur City Centre tersebut, Eddy menekankan bahwa transisi energi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan agenda lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi memperkuat ekonomi nasional dan ketahanan energi jangka panjang.
Menurutnya, Indonesia kini tengah memasuki fase transformasi ekonomi besar dengan target pertumbuhan mencapai 8 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi besar sekaligus perubahan sistem energi menuju model yang lebih berkelanjutan.
“Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Di satu sisi kita memiliki sumber daya energi fosil yang melimpah, tetapi di sisi lain masih menghadapi ketergantungan impor energi, terutama BBM dan LPG,” kata Eddy.
Ia menilai transisi energi harus diposisikan sebagai strategi ekonomi nasional agar Indonesia tidak hanya mampu mengurangi emisi, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi domestik.
Selain memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.600 gigawatt, Indonesia juga dinilai memiliki keunggulan besar dalam pengembangan teknologi CCS.
Eddy menyebut kapasitas penyimpanan karbon Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 gigaton CO2. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling potensial di kawasan Asia-Pasifik untuk pengembangan proyek Carbon Capture and Storage maupun Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).
“Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat CCS regional. Kapasitas penyimpanan karbon yang besar, posisi geografis strategis, serta meningkatnya kebutuhan dekarbonisasi di Asia menjadikan Indonesia sangat kompetitif untuk kerja sama CCS lintas negara,” jelasnya.
Potensi tersebut dinilai semakin penting di tengah meningkatnya tekanan global terhadap industri untuk menekan emisi karbon dan mempercepat target net zero emission.
Dalam paparannya, Eddy juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi untuk mempercepat masuknya investasi rendah karbon ke Indonesia.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memperkuat kebijakan terkait CCS, ekonomi karbon, hingga pengelolaan sampah berbasis waste-to-energy.
Menurutnya, regulasi yang jelas akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem investasi hijau yang kompetitif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor global terhadap proyek energi bersih di Indonesia.
Eddy memperkirakan potensi ekonomi karbon Indonesia pada 2030 dapat mencapai 21 miliar dolar AS. Nilai tersebut berasal dari berbagai sektor seperti kehutanan, energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi, CCS, hingga CCUS.
Meski memiliki potensi besar, Eddy mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi karbon memerlukan tata kelola yang kuat serta koordinasi lintas sektor agar peluang investasi dapat terealisasi secara nyata.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, industri, dan sektor keuangan menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi proyek-proyek energi rendah karbon di Indonesia.
“Potensi besar ini harus diiringi tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta sektor keuangan agar dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata,” katanya.
Menutup keterangannya, Eddy menegaskan Indonesia ingin mengambil peran aktif dalam solusi global menghadapi perubahan iklim tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi nasional.
“Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi global terhadap perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa transisi energi memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional,” pungkasnya. (*)
