JAKARTA – Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh ekonomi senior di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta guna membahas langkah antisipatif menghadapi dinamika ekonomi global. Pertemuan tersebut menyoroti pengalaman Indonesia melewati berbagai krisis ekonomi sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026 itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hadir pula sejumlah tokoh yang pernah menduduki posisi strategis di bidang ekonomi dan moneter, seperti Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, serta Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menurut Airlangga, para tokoh senior tersebut berbagi pengalaman ketika Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global pada 2008, termasuk lonjakan harga minyak dunia, tekanan inflasi, hingga gejolak nilai tukar rupiah.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” kata Airlangga dalam keterangannya usai pertemuan.
Fundamental Ekonomi Dinilai Lebih Kuat
Dalam diskusi tersebut, pemerintah menilai kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih stabil dibanding sejumlah periode krisis sebelumnya. Airlangga menyebut fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi lebih kuat, termasuk dari sisi ketahanan sektor keuangan dan stabilitas nilai tukar.
Ia menjelaskan bahwa depresiasi rupiah saat ini masih berada di kisaran sekitar 5 persen, jauh lebih rendah dibanding tekanan yang pernah terjadi pada masa-masa krisis terdahulu.
Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah bahwa Indonesia memiliki kapasitas lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga perlambatan ekonomi dunia.
Penguatan Regulasi dan Sektor Perbankan
Selain membahas pengalaman masa lalu, Presiden Prabowo juga meminta jajaran ekonomi pemerintah untuk terus memantau regulasi yang berkaitan dengan penguatan stabilitas sistem keuangan nasional.
Menurut Airlangga, Presiden menekankan pentingnya menjaga prinsip prudensial perbankan agar sektor keuangan tetap sehat dan mampu menghadapi berbagai potensi tekanan eksternal.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” jelasnya.
Pemerintah juga mulai mengkaji penguatan permodalan perbankan nasional. Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah institusi perbankan di Indonesia cukup besar dan membutuhkan ketahanan modal yang memadai untuk menghadapi perubahan global yang bergerak cepat.
Pendekatan Berbasis Pengalaman dan Kewaspadaan
Pertemuan ini mencerminkan pendekatan pemerintahan Prabowo yang mengedepankan kombinasi pengalaman, kehati-hatian, dan penguatan fundamental ekonomi sebagai strategi utama menjaga stabilitas nasional.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah berupaya memastikan Indonesia tetap adaptif tanpa kehilangan momentum pertumbuhan. Dialog dengan tokoh ekonomi lintas generasi juga dipandang penting untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan jangka panjang.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya dibangun melalui respons jangka pendek, tetapi juga melalui kesiapan institusi, penguatan regulasi, dan kemampuan membaca risiko sejak dini. (*)
